Copyright 2014 © Pengadilan Agama Sungguminasa | Dev & Mod by vRy
Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa - Kab. Gowa - (0411) 864298
Assalamu'alaikum Wr. Wb.|Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa|Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online

LHKPN

Kategori: Profil Pengadilan Diterbitkan: Rabu, 30 April 2014

Mengenai LHKPN

PERATURAN MENGENAI LHKPN
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

SEJARAH SINGKAT LHKPN
Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  • Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  • Pimpinan Bank Indonesia;
  • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  • Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa;
  • Penyidik;
  • Panitera Pengadilan; dan
  • Pemimpin dan Bendaharawan Proyek

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN
Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  4. Pemeriksa Pajak;
  5. Auditor;
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir LHKPN

Form LHKPN Model A dan Model B

  • Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 ( dua ) tahun; Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
    Unduh Formulir : File PDF - File Excel - File Open Office
  • Dokumen pendukung yang harus dilampirkan (LHKPN KPK)
    Unduh Dokumen Lampiran : File PDF

Panduan Pengisian:

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Online :
https://elhkpn.kpk.go.id

Data LHKPN PA Sungguminasa

No. Nama Jabatan NHK Tgl. Lapor Tgl. Pengumuman Total Harta Dok. Status
1. Drs. Ahmad Nur, M.H. Hakim/Ketua  - 18 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
2. Dra. Hj. Hadidjah, M.H. Hakim - 25 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
3. Drs. Sahrul Fahmi, M.H. Hakim - 14 Februari 2019 - - Download Lembar Penyerahan
4. Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. Hakim - 28 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
5. Dra. Nurbaya Hakim - 14 Februari 2019 - - Download Lembar Penyerahan
6. Dra. Haniah, M.H. Hakim - 21 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
7. Mudhirah, S.Ag., M.H. Hakim - 14 Februari 2019 - - Download Lembar Penyerahan
8. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. Hakim  108297 17 Februari 2019 17 Februari 2019 Rp. 793.526.226 Download Pengumuman
9. Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H. Panitera - 1 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
10. Drs. Muhammad Amin, M.A. KPA - 28 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
11 Verry Setya Widyatama, S.Kom PPK - 18 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
12. Andi Suryani M, S.Kom Bendahara - 20 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
13. Ibrahim, S.H. Panitera Pengganti 511388 12 Nopember 2018 12 Nopember 2018 Rp. 92.200.000 Download Pengumuman
14. Dra. I Damri Panitera Pengganti 480733 10 Agustus 2018 10 Agustus 2018 Rp. 408.000.000 Download Pengumuman
15. Dra. Jasrawati Panitera Pengganti 480878 4 September 2018 4 September 2018 Rp. 355.700.000 Download Pengumuman
16. Dra. Nadirah Panitera Muda 523521 11 Desember 2018 11 Desember 2018 Rp. 398.039.000 Download Pengumuman
17. Haerul Ahmad, S.H., M.H. Panitera Muda - 2 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
18. Agus Salim Razak, S.H., M.H. Panitera Muda - 2 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
19. Achmad Tasit, S.H. Panitera Pengganti - 2 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
20. Drs. H. S. Ahmad Abbas Panitera Pengganti - 2 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
21. Dra. Hj. Aisyah Panitera Pengganti - 29 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
22. Andi Tenri, S.Ag. Panitera Pengganti - 29 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
23. Darmawati, S.Ag. Panitera Pengganti - 2 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
24. Nur Intang, S.Ag. Panitera Pengganti - 22 Februari 2019 - - Download Lembar Penyerahan
25. Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. Panitera Pengganti - 4 Maret 2019 - - Download Lembar Penyerahan
26. Hasbiyah, S.H. Panitera Pengganti - 2 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
27. Drs. H. Misi, S.Ag. Panitera Pengganti - 2 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
28. Rahmatiah, S.H. Panitera Pengganti - 2 April 2019 - - Download Lembar Penyerahan
29. Dra. Hj. Musafirah, M.H. Panitera Pengganti - - - - Download Lembar Penyerahan

 

Dilihat: 2098

Direktori Putusan