Copyright 2014 © Pengadilan Agama Sungguminasa | Dev & Mod by vRy
Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa - Kab. Gowa - (0411) 864298
Assalamu'alaikum Wr. Wb.|Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa|Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi Online

PA Sungguminasa Ikuti Pembinan PTA Makassar Melalui Virtual Meeting

Kategori: Berita Diterbitkan: Jumat, 08 Mei 2020

1.jpg
 
Jum’at (08 Mei 2020) bertempat di ruang Sidang utama Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan beberapa pegawai  mengikuti pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui virtual meeting. Bertindak sebagai nara sumber pada acara pembinaan tersebut adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H. dalam sambutannya ketika membuka acara pembinaan tersebut mengungkapkan bahwa pembinaan kali ini dilakukan dengan memanfaatkan media online disebabkan sampai saat ini Virus Corona Disease (COVID – 19) belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, sehingga kita mesti mengikuti protokol penanganan virus corona  yang telah ditetapkan yang salah satunya adalah menghindari pertemuan secara langsung dengan melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, walaupun pembinaan dilakukan hanya melalui virtual meeting secara online, tetapi saya berharap kita semua harus tetap bersemangat, supaya pelayanan kita kepada masyarakat tidak terganggu.

2.jpg
 
Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bahwa pembinaan dan pengawasan ini dilakukan berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Namun karena kondisi  wabah Covid-19 dan dibeberapa daerah dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka selama masa wabah Covid-19 ini masih ada, pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada seluruh Pengadilan Agama terpaksa dilakukan melalui virtual meeting.

Sementara Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H. dalam materi pembinaannya mengungkapkan bahwa berkaitan dengan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung terkait dengan pemberian WFH selama kondisi belum normal akibat wabah pandemi (Covid-19), berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, sepertinya ada kesan sebagian dari aparat pengadilan keliru dalam menafsirkan WFH itu, sehingga kelihatannya difahami seperti pemberian libur. Padahal sesungguhnya antara WFH dan WFO sama saja, yaitu tetap harus melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi masing-masing. Untuk itu, pemberian WFH perlu ditinjau kembali.

3.jpg
 
Hari-hari selanjutnya diharapkan tidak ada lagi pemberian WFH kecuali bagi yang sangat mendesak. Kalau ada aparat yang diberi WFH, maka atasan langsung harus memberikan tugas untuk diselesaikan selama menjalani WFH dan itu harus dipertanggung jawabkan. Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Hal perlu dilakukan supaya kedisiplinan kita tidak mengalami penurunan. Apatahlagi tantangan yang kita hadapi ke depan semakin berat terakait dengan berbagai kebijakan Badilag yang harus segera diimplementasikan. Misalnya dalam dekat akan ada penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kemudian disusul dengan Survaillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), dan itu membutuhkan keseriusan kita semua.

Dalam waktu dekat ini, Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Survaillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Oleh karena itu, temuan-temuan dari hasil pengawasan, supaya segera ditindaklanjuti dan dikirim hasil tindaklanjutnya ke PTA Makassar melalui Hakim Tinggi Pengawasnya masing-masing. (by Amn/PA.Sgm)
Dilihat: 165